BPK Audit PT Askes dan Rumah Sakit
JAKARTA - Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, permintaan dana tambahan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) Rp 2 triliun telah disetujui DPR. Dana tambahan yang diharapkan bisa menjawab keluhan beberapa rumah sakit daerah tentang klaim yang belum dibayar itu segera dikucurkan minggu depan.
"Dana tambahan sudah disetujui, semuanya tinggal tunggu waktu," ujar Siti Fadilah ketika dihubungi kemarin. Dana untuk masyarakat miskin pemegang kartu askes, menurut dia, sebenarnya cukup. "Hanya, manajemen verifikasi klaim yang diajukan rumah sakit selama ini amburadul sehingga dana yang harus dibayar menjadi sangat besar," keluhnya.
Menkes mencontohkan, ada seorang pasien di rumah sakit Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang klaim obatnya mencapai Rp 79 juta. "Ini sakit apa?" katanya dengan nada tinggi. Karena kasus itu, sambungnya, dia mengutus Irjen Depkes untuk melakukan audit terhadap klaim yang telah masuk ke PT Askes.
Dari audit tersebut, ditemukan adanya daftar antibiotik yang bertumpuk-tumpuk pada satu orang pasien itu. "Kalau saja PT Askes lebih jeli melakukan verifikasi, maka penggelembungan seperti itu tidak akan terus terjadi," kata menteri yang juga dokter spesialis jantung itu.
Belajar dari kasus tersebut, Menkes dalam waktu dekat akan meminta auditor independen untuk mengaudit klaim yang dimintakan rumah sakit dan mengaudit laporan keuangan PT Askes. "Kalau perlu, kita akan minta audit BPK," tegasnya.
Selain audit terhadap PT Askes, dia menilai rumah sakit juga perlu diaudit. "
Menkes mengatakan, sebenarnya rumah sakit bisa mengatasi kelambatan pencairan klaim dengan cara memberikan resep obat generik yang harganya lebih murah sehingga klaimnya lebih rendah.
Ketika dikonfirmasi terpisah, Sekretaris PT Askes Pusat Fajri Adinur menjelaskan, keterlambatan pencairan klaim Askeskin disebabkan tersendatnya dana yang diberikan pemerintah pusat. "Tahun 2007, kita hanya diberi dana Rp 1,7 triliun yang dicicil empat kali," bebernya.
Dana tersebut diberikan pada Maret, April, Juni, dan Juli. "Dana itu hanya cukup untuk membayar tagihan bulan Juni sehingga untuk membayar tagihan pelayanan bulan Juli kita sudah tidak punya uang karena dananya baru cair September nanti," jelasnya.
Fajri menyayangkan jumlah anggaran tahun ini yang lebih kecil daripada anggaran tahun lalu. "Tahun lalu, untuk 60 juta rakyat miskin, kita diberi dana Rp 3,6 triliun. Tapi tahun ini, dengan jumlah rakyat miskin yang bertambah sampai 76 juta, kita hanya diberi dana Rp 1,7 triliun," paparnya.
Dari Surabaya, Urip Murtedjo, ketua Forum Pers RSU dr Soetomo, mengatakan bahwa PT Askes sejak Maret telah menunggak pembayaran klaim Askeskin lima rumah sakit Pemprov Jawa Timur. "Mereka adalah RSU dr Soetomo, RSU Haji, RSJ Menur, RSU dr Syaiful Anwar Malang, dan RSU dr Soedono Madiun," beber Urip di ruang kerjanya (Senin/23/7).
Lebih lanjut, dia merinci tunggakan PT Askes di RSU dr Soetomo Rp 33 miliar, RSU Haji Rp 3 miliar, RSJ Menur Rp 1 miliar, RSU dr Syaiful Anwar Malang Rp 36 miliar, dan RSU dr Soedono Madiun Rp 8 miliar.
Akibat keterlambatan pencairan tersebut, rumah sakit terpaksa berutang kepada pemasok obat dan peralatan kesehatan. Urip khawatir jika klaim tak segera dibayar, rumah sakit akan bingung untuk membayar obat bagi pasien Askeskin yang bakal jatuh tempo pada 31 Juli mendatang. "Kami mohon bantuan kepada Menkes agar diberi kelonggaran membayar obat karena dana talangan yang telah kami mintakan kepada DPRD masih dalam proses," paparnya.
Menanggapi hal itu, dalam kesempatan berbeda, Menkes membolehkan. "Ya, silakan asalkan ada laporan yang jelas tentang kekurangan dana untuk membayar klaim Askeskin. Dan saya minta RS di daerah tidak khawatir tentang dana tambahan dari pemerintah. Sebab, paling lambat akhir bulan ini atau awal Agustus, dana tersebut akan cair," ujar Siti Fadilah, yang saat dihubungi mengaku sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan PM John Howard di Bali kemarin.
Menanggapi kisruh pencairan dana askes, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kesehatan Indonesia (YLKKI) Marius Widjajarta menyayangkan sikap Menkes Siti Fadilah Supari yang saling menyalahkan karena keterlambatan pencairan klaim Askeskin di beberapa rumah sakit. "Dua-duanya sama-sama salah," ujarnya di Jakarta kemarin.
Berdasar investigasi YLKKI, ditemukan kelemahan di pihak rumah sakit dan pihak PT Askes. "Saya menemukan di sebuah rumah sakit di Kota Bandung, ada data klaim askes pasien sejak bulan Desember hanya ditumpuk di gudang," bebernya.Selain itu, di kawasan Indonesia timur, PT Askes juga terkendala kurangnya SDM yang bisa mengoperasikan komputer. Akibatnya, proses pembuatan pelaporan hasil verifikasi sangat lambat.
Untuk mengatasinya, pria yang juga berprofesi sebagai dokter itu menganjurkan PT Askes dan Departemen Kesehatan duduk bersama untuk membicarakan kendala-kendala tersebut. "Marilah legawa. Kalau terus berkonflik, kasihan masyarakat miskin yang butuh pengobatan segera," pinta Marius.
Setelah berembuk, saran dia, dilakukan pembenahan dalam sistem verifikasi data PT Askes. "Rumah sakit juga harus punya tanggung jawab menyelesaikan laporan untuk klaim secepatnya. Kalau perlu, buat pembatasan," tegasnya.
Senada dengan Marius, anggota Komisi IX DPR Djunaedi membenarkan adanya kekisruhan Depkes dengan PT Askes yang malah mengaburkan nasib jutaan rakyat miskin pemegang kartu Askeskin. "Sebenarnya tak perlu saling menyalahkan karena sebenarnya kalau mau dicari siapa yang salah, ya dua-duanya salah," ujarnya ketika dihubungi kemarin.
Ketika disinggung tentang keterlambatan dana Askeskin yang harus disalurkan kepada PT Askes, Djunaedi mengatakan itu hanya masalah penyesuaian anggaran dan pendapatan negara. "Penyusunan APBN di awal tahun itu didasarkan pada asumsi pendapatan negara. Tapi, untuk tahun ini, asumsi itu meleset karena ternyata pajak tak bisa semuanya ditarik di awal semester tahun 2007," kata anggota DPR dari FPAN tersebut.
Dia meminta masyarakat bersabar karena beberapa minggu yang lalu DPR menyetujui alokasi dana askes di APBNP tahun 2007 yang besarnya Rp 2 triliun. "Sekarang implementasinya tergantung Menkeu dan menteri BPN," paparnya.
Ketika dana tersebut belum cair, Djunaedi menyarankan RS meminta dana talangan kepada DPRD atau pemerintahn daerah. Untuk verifikasi, dia meminta PT Askes lebih teliti. "Jangan terlalu percaya pada data sekunder yang diberikan untuk mendapatkan kartu Askeskin," ujarnya menutup pembicaraan. (nue/ai/fal)
gw paste dari www.jawa pos.com
Sabtu, 28 Juli 2007,Askes Miskin Rp 2 T Siap Cair
